Salam kami kepada masyarakat Yogyakarta yang budiman, yang memaki-maki aksi kami yang dengan sengaja kami tujukan untuk menyerang institusi Kraton di Yogyakarta.
Percayalah, kami tahu betul, bahkan sebelum aksi ini kami jalankan, akan banyak antipati masyarakat terhadap aksi kami. Hal ini sangat bisa dipahami. Feodalisme membentuk kepercayaan bahwa raja dan golongan bangsawan hampir mirip seperti manusia-manusia separuh dewa; kekuasaannya sakral dan memiliki justifikasi dengan sendirinya. Seseorang menjadi penguasa di dalam sistem feodal karena ia kebetulan lahir dalam keluarga yang tepat: keluarga bangsawan. Seluruh wilayah kekuasaan kerajaan adalah milik sang raja dan keluarga bangsawannya, dan rakyat hanya menumpang tinggal di wilayah kerajaan tersebut, bisa sewaktu-waktu terusir bila sang raja berkehendak demikian.
Sistem ini ditopang, salah satunya, oleh kepercayaan-kepercayaan irasional mengenai kekuasaan feodal. Dalam konteks Yogyakarta, feodalisme lah yang membuat Yogyakarta menjadi “istimewa”. Secara politik, status istimewa ini berarti wilayah Yogyakarta sebagai provinsi dikepalai oleh Gubernur yang tak dipilih melalui pemilu layaknya provinsi-provinsi lain, melainkan oleh Gubernur yang sekaligus adalah Sultan. Namun secara sosio-kultural, status istimewa ini memiliki makna lain; ia memberikan kebanggaan semu kepada masyarakat Yogyakarta. Yogyakarta menjadi istimewa karena dikuasai oleh seorang Sultan dan masyarakatnya bangga akan hal itu.
Apa yang bisa dibanggakan dari dikuasai oleh seseorang dengan kekuasaan yang tak terbatas? Apa yang bisa dibanggakan dari menjadi lebih rendah dari manusia lain, mudah diatur-atur seenaknya, semata-mata karena ia lahir dari keluarga bangsawan?
Aksi kami, tidak kami lakukan untuk mendulang simpati. Jika mendulang simpati adalah tujuan kami, lebih baik melakukan aksi yang tidak menggangu jalannya reproduksi nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Tidak, aksi kami bukan untuk itu. Kami bukan partai politik, organisisi “kiri”, LSM, ataupun pendukung penguasa politik incumbent maupun oposisi yang memerlukan dukungan dan simpati masyarakat.
KAMI JUGA BUKAN BAGIAN DARI PMII, FAIZI ZAIN DAN KAWAN-KAWANNYA YANG SEBENARNYA MENGHENDAKI KERUSUHAN DAN MENGANGKAT ISU DILENGSERKANNYA JOKOWI DEMI KEPENTINGAN TUAN-TUAN POLITIK MEREKA! MEREKA ADALAH BROKER POLITIK!
Aksi kami adalah aksi untuk menganggu proses perputaran modal di Yogyakarta. Kami memang ingin membuat kondisi Yogyakarta tidak kondusif untuk penanaman modal, nasional maupun asing, yang jelas akan semakin mendorong pembangunan yang menyingkirkan masyarakat kelas menengah dan bawah di Yogyakarta.
Kami sudah menerka-nerka, bahwa masyarakat akan murka dengan aksi vandal yang kami lakukan serta seruan-seruan provokatif yang kami kumandangkan.
Penghancuran satu pos polisi serta kalimat “bunuh Sultan!” membuat masyarakat Yogyakarta murka dengan demikian hebatnya. Murka yang absen ketika kepolisian berulang kali, dengan menggunakan kekerasan, berada di garis depan konflik antara kepentingan warga dan penguasa, berpihak pada kepentingan penguasa tentunya, seperti yang terjadi kepada warga dan kawan-kawan yang bersolidaritas di Temon, Kulonprogo, dimana terjadi perampasan ruang hidup oleh Sultan melalui ketentuan Sultan Ground/Pakualaman Ground, sebuah sistem pertanahan khas feodal, demi kepentingan ekspansi kapital industri pariwisata. Murka tersebut juga absen ketika warga kampung kota harus kesulitan air karena penggunaan air tanah oleh hotel-hotel dan apartemen-apartemen di Yogyakarta yang pembangunannya makin masif, yang tentu saja, direstui oleh Sultan sebagai “pemilik” Yogyakarta.
Seruan “bunuh Sultan!” yang mengundang amarah sebagian warga Yogyakarta tersebut, terlepas apakah kami yang menulis seruan tersebut atau bukan, entah itu adalah seruan simbolik atau literal, kami lihat memiliki kepentingannya tersendiri untuk mengguncang kekuasaan Sultan di Yogyakarta yang seolah-olah sakral dan tidak bisa dipertanyakan; kekuasaan yang tidak memiliki kontrol karena didukung oleh “iman” mengenai kekuasaan Sultan yang memiliki justifikasi dengan sendirinya. “Iman” inilah yang bertanggung jawab atas digusurnya banyaknya warga dari ruang hidupnya. Cepat atau lambat, mungkin kalian yang membaca ini juga akan tersingkir oleh “pembangunan” di Yogyakarta demi kepentingan Sultan beserta kroni-kroninya; pengusaha lokal maupun asing, pemodal dalam maupun luar negeri.
Ya. Sultan merupakan salah satu aktor utama dari berbagai macam permasalahan di Yogyakarta. Dari penggusuran, perampasan tanah, gentrifikasi, hingga pembangunan yang makin menyingkirkan masyarakat menengah bawah. Sultan dan keluarga bangsawannya, beserta kroni-kroni di sekitarnya lah yang menguasai berbagai macam lini perekonomian di Yogyakarta.
Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang paling timpang secara ekonomi. Segala pembangunan yang terjadi di Yogyakarta tidak dibangun untuk kepentingan masyarakat secara luas, melainkan demi kepentingan kelas penguasa: pemodal dan feodal. Di Yogyakarta ini, dua sistem keji salingberselingkuh, melindas masyarakat biasa di bawahnya; masyarakat yang bukan bangsawan dan masyarakat menengah ke bawah.
Kalian para ibu, apakah kalian tidak lelah menjenguk anak-anak kalian di penjara dua kali seminggu, yang mungkin harus mencuri atau menjambret hanya untuk bertahan hidup? Bahwa alasan mereka dipenjara, hingga penjara Yogyakarta overpopulasi, yang kebanyakan diisi oleh penduduk asli Yogyakarta, adalah karena kemisikinan yang mengakar. Apakah Sultan kalian peduli?
Lantas, kita semua mau terus melamunkan bahwa itu semua baik-baik saja? Atau terlebih, bahwa hal tersebut “istimewa”?
Kami tidak memiliki kepentingan untuk disukai. Kami bukan partai politik yang membutuhkan suara untuk memenangkan kontestasi politik tiap lima tahun sekali.
Kami hanya orang-orang yang muak. Muak dengan segala yang terjadi di sekitar kami dan bagaimana masyarakat justru terlena dengan kesadaran palsu bahwa semua yang terjadi baikbaik saja.
Kami tidak melihat diri kami sebagai pelopor revolusi, agen perubahan, atau tetek bengek omong kosong lainnya. Yang kami tahu, selama feodalisme dan kapitalisme masih ada, selama itu pula kami akan melawan. Entah apakah kami akan menang atau tidak. Bahkan jika kami kalah pun, setidaknya kami telah memberikan segenap kekuatan yang kami punya demi sedikit menganggu sistem yang menindas ini.
Wahai para kelas menengah dan bawah, para intelektual , seniman, akademisi, kalian yang mengaku liberal dan moderat, dan semua yang memilih untuk bersikap “netral”, apakah kalian ingat peristiwa yang melahirkan konsep negara-bangsa modern saat ini? Era yang kalian sebut sebagai Era Pencerahan, dimana kepala para raja, ratu, dan bangsawan dipenggal di Place de la Révolution. Bukankah itu yang menelurkan apa yang kalian sebut sebagai demokrasi?
Bukan kami ingin mengulang dan mengglorifikasi sejarah, tapi demokrasi yang kalian junjung dan kalian lacurkan tidak membawa kami kemana-mana selain hanya kemiskinan, kehancuran lingkungan, dan perampasan ruang hidup.
Kami adalah kaum libertarian. Kami adalah apa yang kalian sebut sebut sebagai kaum anarkis. Kami mengimpikan masyarakat yang saling bekerja sama, bergotong royong, mengatur hidupnya bersama-sama, secara horizontal, tanpa ada penguasa, darah biru, kontrak politik, kontrak sosial, maupun pemodal. Kami menginginkan kehidupan yang sebenarnya, dimana hasrat alami manusia selaras dengan alam, tanpa ada perbedaan ekonomi, ras, etnisitas, agama, dan label-label semu lainnya.
Kami adalah yang kalian sebut sebagai utopis.
Kami menginginkan masyarakat yang bebas tanpa penindas. Kami menginginkan masyarakat yang bisa memiliki kepercayaan, orientasi seksual, atau apapun itu tanpa harus takut dipersekusi.